Ketahanan Nasional

Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi.

Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional l melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD ‘45, Wawasan Nusantara.

Hakikat Tannas dan Konsepsi tannas Indonesia

1.  Hakikat ketahanan nasional : keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

2. Hakikat konsepsi ketahanan Nasional Indonesia : pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Asas-asas Tannas Indonesia

a)    Asas kesejahteraan dan keamanan.

b)    Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu.

c)    Asas mawas kedalam dan mawas keluar.

Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

1.    Mandiri.

2.    Dinamis.

3.    Wibawa.

4.    Kesolideritasan dan kerja sama.

Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Pengaruh aspek Idiologi :

a.    Idiologi dunia : Liberalisme, Komunisme dan Paham Agama.

b.    Idiologi Pancasila.

c.    Ketahanan pada Aspek Ideologi :

·  Konsepsi tentang ketahanan Ideologi diartikan   sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia.

·   Pembinaan Ketahanan Ideologi

Upayanya memerlukan langkah-langkah :

a.  Pengamalan Pancasila secara objektif dan subyektif,

b. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlavansikan dan

aktualisasikan nilai instrumentalnya,

c.  Sesanti Bhineeka Tunggal Ika dan konsepWawasan Nusantara yang

bersumber dari pancasila dikembangkan dan ditanamkan dalam

masyarakat yang majemuk,

d. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara

Republilk Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata agar

kelestarian dan keampuhannya terjaga dan tujuan nasional serta cita

cita bangsa Indonesia terwujud,

e.  Pembangunan, sebagai pengalaman pancasila harus menunjukan

keseimbangan antara fisik material dengan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya   materialisme dan     sekularisme,

f. Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikan kedalam mata pelajaran lain. Pendidikan Moral Pancasila juga harus ditanamkan kepada masyarakat luas secara non formal.

Pengaruh Aspek Politik

A. Politik secara umum (politics) mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) dan atau policy yang berarti kebijaksanaan.

B. Politik di Indonesia :

ü  Politik dalam negeri : kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang mempu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sisitem.

ü  Politik Luar Negeri: salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa.

C. Ketahanan Pada Aspek Politik :

               1. Ketahanan pada aspek politik Dalam Negeri :

- Sistem pemerintahan berdasarkan hukum bukan bersifat absolute,

dimana kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh

MPR.

- Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan.

- Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasi aspirasi

masyarakat.

- Terjalin komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah

2. Ketahanan pada aspek politik luar negeri

•      Meningkatkan kerjasama diberbagai bidang dengan dasar sikap

saling menguntungkan.

•      Meningkatkan persabatan dan kerjasama dengan Negara

berkembang.

•      Negara maju.

•      Meningkatkan citra positif Indonesia kancah internasional.

•      Mengikuti dan mengkaji perkembangan, perubahan dan gejolak

dunia.

•      Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional

untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidak adilan

dalam perdagangan.

Pengaruh Aspek Ekonomi :

a.    Perekonomian secara umum.

b.    Perekonomian Indonesia.

c.    Ketahanan pada aspek ekonomi.

Pengaruh Aspek Sosial Budaya

Dua segi utama istilah sosial budaya yaitu : Segi sosial, dimana manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya dan segi budaya, merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manisprestasinya tampak dalam tingkah laku. Sedangkan budaya yaitu : System nilai yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia.

Struktur sosial di Indonesia

Yaitu kehidupan masyarakat Indonesia terstruktur berdasarkan peranan dan fungsi masing-masing anggota masyarakat.

Kondisi budaya Indonesia :

1. Kebudayaan daerah : Local genius yaitu pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh budaya asing.

            2. Kebudayaan Nasional : Secara umum gambaran identitas bangsa Indonesia berdasarkan tuntutan Pancasila.

Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya

Tercermin dalam kehidupan dan bangsa yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.

Pengaruh aspek pertahanan dan keamanan

a. Pokok-pokok pengetahuan pertahanan dan keamanan, adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan Negara demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD “45 , ditandai sbb :

            1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan bersahabat dengan semua             bangsa didunia serta tidak menghendaki terjadinya sengketa  bersenjata.

2.Bangsa Indonesia berhak dan wajib mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keutuhan bangsa dan wilayah, terpeliharanya keamanan nasional, dan tercapainya tujuan nasional.

3. Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya nasional terpadu, yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional.

4. Pertahanan dan keamanan Negara diselenggarakan dengan Siskamas.

5. Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta diorganisasikan dalam satu wadah tunggal (TNI dan POLRI).

Postur Kekuatan pertahanan dan keamanan

Postur kekuatan hankam mencakup: Struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Ada empat pendekatan  dalam Postur kekuatan pertahanan dan keamanan yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan dan politik.

Pembangunan kekuatan Hankam konsepsinya perlu mengacu pada konsep wawasan nusantara dimana mengarah pada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan negara yang meliputi laut, udara dan darat.

Gejolak dalam negeri yaitu : Unsur-unsur kekuatan Hankam dan kompenen bangsa yang tidak mampu mengatasi permasalahan dalam negeri, tidak menutup kemungkinan atau muncul campur tangan asing dengan alasan menegakan HAM, demokrasi, penegakan hukum dibalik kepentingan nasional mereka.

Perkembangan lingkungan strategis, kita perlu membangun postur kekuatan Hankam yang memiliki profesional tinggi untuk melaksanakannya.

Untuk mewujudkan postur kekuatan Hankam, meliputi :

1. Perlawanan bersenjata yang terdiri atas bela nyata yang merupakan kekuatan TNI dan kekuatan cadangan seperti POLRI.

2. Seperti Ratih yang fungsinya sebagai Kamra, Linmas, dll

3. Pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata sesuai bidang profesi masing-masing.

Ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan

Yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela Negara seluruh rakyat dan hasil-hasilnya, serta mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Keberhasilan ketahanan nasional

Untuk mencapai keberhasilan dalam ketahanan Nasional setiap warga negara wajib :

»     Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan kesungguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional.

» Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ipoleksosbudhankam (Ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan).

Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh presiden/mandataris MPR. GBHN pada dasarnya merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional yang ditetapkan setiap lima tahun.

Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy) dan distribusi atau alokasi sumber daya

1. Negara : Merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

2.  Kekuasan : kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

3.  Pengambilan Keputusan : aspek utama politik.

4.  Kebijakan Umum : suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memililh tujuan dan cara mencapainya.

5.  Distribusi : pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat.

Pengertian Strategi

Yaitu berasal dari bahasa yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the

general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam

peperangan.

Menurut Karl Von Clausewitz (1780-1831) strategi merupakan : Pengetahuan tentang penggunaan/cara dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan lanjutan dari politik.

Politik dan strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.

Dasar Pemikiran Penyususunan Politik dan Strategi Nasional yaitu: Perlu memahami pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam sistem manajeman nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila , UUD 1945, wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “struktur politik”.

Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena :

◘ Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya;

◘ Semakin meningkatkan kemampuan untuk menentukan pilihan dalam penemuan kebutuhan hidupnya;

◘ Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya pendidikan yang ditunjang oleh kejajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

◘ Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

Stratifikasi Politik Nasional

Tingkat Penentu Puncak, meliputi : meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentu

Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Makna pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Manajemen Nasional

Pada dasarnya adalah sebuah sistem, lebih tepat menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Pembahasan bersifat komprehensif-strategis-integral.

Orientasinya adalah penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategi secara menyeluruh dan terpadu.

Sebuah sistem harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya.

Unsur, Struktur dan Proses

Unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan,

 meliputi :

Ø  Negara sebagai: organisasi kekuasaan mempunyai hak dan peranan atas kepemilikan, pengaturan, penaturan dan pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Ø  Bangsa Indonesia sebagai: Pemilik Negara berperan dalam menentukan nilai dan arah haluan kebijaksanaan negara.

Ø  Pemerintah sebagai: Unsur Manajemen Penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa.

Ø  Masyarakat adalah unsur Penunjang dan pemakai, berperan sebagai kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Unsur-unsur utama SISMENNAS tersebut secara struktural tersusun atas empat tatanan (sistem). Yang dilihat dari dalam keluar adalah Tata Laksana Pemerintah (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyarakat (TKM).

SISMENNAS memiliki tiga fungsi utama :

1.    Pembuatan aturan (rule making).

2.    Penerapan aturan (rule aplication).

3.    Penghakiman aturan (rele adjudication).

Fungsi Sistem Manajemen Nasional

Dalam arus masuk terdapat dua fungsi :

Ø  Pengenalan kepentingan.

Ø  Pemilihan kepemimpinan.

Fungsi pengenalan kepentingan : Untuk menemukan dan mengenali serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang tedapat pada struktur kehidupan masyarakat (TKM).

Fungsi pemilihan kepemimpinan : memberikan masukan tentang tersedianya orang-orang yang berkualitas untuk mnempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu dan menyelenggarakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (PTKB).

Otonomi Daerah

1. UU No. 22/1999 tentang pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secar teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah: - Otonomi terbatas bagi daerah propinsi. - Otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota.

2. Ditetapkan UU No 22 th 1999 digantikan UU No.5 th 1974 tentang pokok pemerintahan daerah dan UU no. 5 th 1979 tentang pemerintahan desa.

Perbedaan antara UU lama dan baru :

a)    UU lama titik pandang kewenangan dimulai dari pusat (central government looking).

b)    UU baru titik pandang kewarganegaraan di mulai dari daerah (local government looking).

Kewenangan daerah

A. Politik Dalam Negeri :

Ø  Memperkuat keberadaan dan kelangsungan negara Kesatuan RI yang bertumpu pada kebhenikatunggalikaan.

Ø  Menyempurnakan UUD’45 sejalan perkembanan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntunan reformsi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Ø  Meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga-lembaga lain.

Ø  Mengembangkan sitem politik nasional yang demokratis dan tebuka.

Ø  Meningkatkan kemandirian partai politik.

Ø  Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehesif kepada masyarakat.

Ø  Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan antidiskriminatif.

Ø  Menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih berkualitas berdasarkan prinsip demokratis.

Ø  Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building).

Ø  Menindak lanjuti paradigma baru TNI.

B. Politik Luar Negeri

○ Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.

○ Melakukan perjanjian dan kerja sama internasional dengan persetujuan Lembaga Perwakilan Rakyat.

○ Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri. Melakukan Diplomasi proaktif.

○ Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui kerja sama ekonomi regional maupun internasional.

○ Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.

○ Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi.

○ Meningkatkan kerja sama dalam rangka hal dengan negara tetanga yang berbatasan langsung dengan kawasan ASEAN .